Pemerintah secara resmi mengimbau para pekerja, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai swasta, untuk mengoptimalkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada masa libur Hari Raya Nyepi dan Lebaran Idulfitri 2026. Langkah ini diambil untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama arus mudik sekaligus menjaga produktivitas sektor industri dan pemerintahan.
Kebijakan fleksibilitas kerja ini memungkinkan Anda untuk menjalankan tugas tanpa harus hadir secara fisik di kantor. Menurut Kementerian Sekretariat Negara, penerapan WFA diharapkan dapat membantu pengendalian kemacetan lalu lintas pada periode libur panjang tersebut dengan tetap menyesuaikan kebijakan internal masing-masing perusahaan.
Jadwal Pelaksanaan WFA Lebaran 2026 dan Hari Raya Nyepi
Pemerintah telah menyarankan jadwal khusus bagi pekerja yang ingin memanfaatkan kebijakan kerja fleksibel ini. Penjadwalan ini dibagi menjadi dua periode utama, yakni sebelum dan sesudah puncak libur nasional agar arus lalu lintas lebih terdistribusi.
Berikut adalah rincian jadwal imbauan WFA 2026:
- WFA Lebaran 2026 Periode Sebelum Libur Panjang: Senin dan Selasa, tanggal 16–17 Maret 2026 (sebelum libur Nyepi dan Lebaran).
- WFA Lebaran 2026 Periode Sesudah Libur Panjang: Rabu hingga Jumat, tanggal 25–27 Maret 2026 (setelah masa cuti bersama berakhir).
Sebagai informasi tambahan, libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Nyepi jatuh pada 18–20 Maret 2026. Sementara itu, libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri ditetapkan pada 21–24 Maret 2026.
Ketentuan dan Aturan WFA bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Penerapan WFA bagi ASN diatur secara spesifik melalui Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 2 Tahun 2026. Pemerintah menekankan bahwa meskipun bekerja secara jarak jauh, kualitas pelayanan publik tidak boleh menurun dan harus tetap memenuhi standar yang ditetapkan.
Teknis Pelaksanaan Kerja ASN
Instansi pemerintah diwajibkan mengatur proporsi jumlah pegawai yang bekerja dari rumah dengan mempertimbangkan karakteristik layanan. Beberapa poin utama yang harus diperhatikan antara lain:
- Pelayanan Publik Esensial: Layanan yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti kesehatan dan keamanan, wajib tersedia dan mudah diakses.
- Optimalisasi Sistem Digital: Para ASN didorong untuk memaksimalkan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam menyelesaikan tugas kedinasan.
- Kanal Pengaduan Aktif: Instansi harus tetap membuka akses pengaduan masyarakat, baik melalui SP4N-LAPOR! maupun media lainnya, terutama di titik-titik layanan pemudik.
- Integritas Pegawai: ASN diingatkan untuk tetap menjadi teladan dengan tidak menerima atau memberi gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan jabatan.
Kebijakan Fleksibilitas Kerja untuk Karyawan Sektor Swasta
Bagi para pekerja swasta, kebijakan WFA merujuk pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/II/2026. Berbeda dengan instansi pemerintah, teknis pelaksanaan bagi karyawan swasta sangat bergantung pada kesepakatan antara manajemen perusahaan dan tenaga kerja.
Hak dan Kewajiban Pekerja Swasta selama WFA
- Status Kehadiran: Kebijakan WFA tidak diperhitungkan sebagai libur atau cuti tahunan, sehingga hak cuti Anda tetap utuh.
- Pemenuhan Upah: Pekerja berhak menerima upah secara penuh sesuai dengan kesepakatan kerja atau upah yang biasanya diterima saat bekerja di kantor.
- Tanggung Jawab Pekerjaan: Anda tetap wajib menjalankan tugas dan kewajiban sesuai standar produktivitas yang ditetapkan oleh perusahaan.
- Pengawasan Internal: Perusahaan berwenang mengatur mekanisme pemantauan kerja agar operasional bisnis tetap berjalan efektif meski dilakukan secara remote.
Daftar Sektor yang Dikecualikan dari Kebijakan WFA
Perlu dipahami bahwa tidak semua bidang pekerjaan dapat menerapkan kebijakan bekerja dari mana saja. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik fisik dan operasional produksi diwajibkan untuk tetap bekerja di lokasi (WFO) guna menjamin kestabilan ekonomi dan kenyamanan masyarakat.
Beberapa sektor yang tidak berlaku kebijakan WFA antara lain:
- Layanan Kesehatan dan Keamanan: Rumah sakit, klinik, TNI, dan Polri.
- Transportasi dan Logistik: Petugas di bandara, stasiun, pelabuhan, serta jasa pengiriman barang.
- Pusat Perbelanjaan dan Retail: Toko kebutuhan pokok, mal, dan pasar swalayan.
- Industri Manufaktur: Pabrik pengolahan makanan, minuman, dan sektor produksi esensial lainnya.
- Pariwisata dan Hospitality: Perhotelan dan jasa akomodasi lainnya yang melayani wisatawan atau pemudik.
Kebijakan WFA Lebaran 2026 merupakan solusi cerdas bagi Anda untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab profesional dan kebutuhan pribadi untuk mudik lebih awal.
Dengan perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik dengan pihak pemberi kerja, produktivitas tetap bisa terjaga tanpa harus terjebak dalam kepadatan arus mudik yang ekstrem.